Kebijakan Penurunan Emisi Indonesia

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas-gas rumahkaca sebanyak 26 persen dari level “business as usual,” pada tahun 2020, atau 41 persen bila ada bantuan keuangan dari negara-negara maju. Pengumuman ini dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pertemuan G20 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, pada September 2009. Hal ini mengagetkan semua orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di mancanegara, memang ada tekanan kepada negara-negara berkembang. Tetapi, tekanan itu terutama diarahkan pada India dan Cina. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Indonesia yang menjawab. Di dalam negeri, semua pihak juga heboh, apa tujuan SBY mengumumkan hal ini, dan dari mana angka 26 – 41 persen itu didapatkan. Padahal, sebelum pertemuan G20 tersebut, sederet pertemuan internal antar-departemen di Jakarta tidak ada yang berani mengusulkan Indonesia untuk memberikan target penurunan emisi. Hingga pertemuan tersebut, posisi politik Indonesia masih sama, yaitu posisi tradisional di mana sebagai negara berkembang Indonesia tidak perlu menurunkan emisinya.

Komitmen ini ditegaskan kembali oleh SBY di Copenhagen pada COP15. Sebagai wujud dukungannya pada Copenhagen Accord, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengirimkan surat kepada Sekretariat UNFCCC yang menyatakan dukungan pada Accord tersebut dan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi melalui surat tanggal 19 Januari 2010. Surat ini disusul dengan usulan target resmi Indonesia untuk dilampirkan pada Copenhagen Accord pada tanggal 27 Januari 2010, dengan mendetilkan sektor-sektor yang akan dilibatkan dalam inisiatif penurunan emisi ini.

Tidak banyak orang yang tahu latarbelakang disusunnya target ini. Kelihatannya target ini memang dibuat agak tiba-tiba dan terburu-buru. Ada perkiraan bahwa target ini dibuat untuk untuk merespons dinamika politik di pertemuan G20 tersebut. Pertemuan itupun dibuat berhimpitan dengan the Climate Change Summit di New York. Dari pihak negara-negara berkembang, Cina terlihat sangat menonjol di kedua pertemuan tersebut. Cina memperlihatkan komitmennya yang sangat tinggi untuk memberikan sumbangan pada upaya mitigasi perubahan iklim dunia. Hanya satu yang tidak ditawarkan Cina: target kuantitatif untuk menurunkan emisinya. Mungkin SBY ingin menyalip keunggulan posisi Cina dengan angka tersebut. Hasilnya memang luar biasa: Indonesia dianggap sangat progresif, dan banyak negara mengucapkan terimakasih atas pernyataan target ini. Batas tabu yang ada antara negara maju dan berkembang runtuh, dan target menurunkan emisi untuk negara berkembang tidak lagi menjadi tabu yang besar.

Di Indonesia sendiri, kebingungan terjadi. Ada satu anekdot yang sebetulnya belum bisa disubstansiasi, sebagai berikut. Pada saat SBY menyadari bahwa hanya dengan “angka” (komitmen kuantitatif penurunan emisi) sajalah Indonesia bisa mengalahkan Cina, maka dia langsung mencari “angka” yang bisa dimasukkan ke dalam pernyataannya. Saat itu, beliau menemukan sebuah studi yang dibuat di bawah supervisi Menteri Keuangan, dan dilakukan oleh UNPAD. Studi inilah, kabarnya, yang dijadikan dasar untuk menggunakan angka 26 – 41 persen ini.

Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana pemetaan untuk pencapaian target ini di Indonesia?

—-

Emisi Indonesia 2000

Menurut laporan resmi Second National Communication, emisi terbesar di Indonesia pada tahun 2000 dihasilkan oleh sektor perubahan tataguna lahan dan kehutanan dengan emisi total lebih dari 1 gigaton (GT, miliar ton ekuivalen karbondioksida), dengan penyerapan kembali 0,41 GT, menghasilkan emisi net sebesari 0,65 GT. Sektor energi nomor dua dengan 0,25 GT. Kebakaran gambut menyumbang 0,17 GT. Tabel di bawah memperlihatkan emisi sektor-sektor tersebut.

Screen shot 2010-02-24 at 10.39.08 AM

Pada periode 2000 – 2006, sektor energi memiliki pertumbuhan paling cepat dengan 5,7 persen per tahun, disusul oleh sektor industri dengan 2.6 persen. Emisi dari perubahan tata-guna lahan, hutan, dan kebakaran lahan gambut (Land-use change, forestry, LUCF, dan peat fire) berfluktuasi, sehingga tidak pasti (walaupun diperkirakan sangat besar jumlahnya).

Angka-angka ini adalah angka yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa studi melaporkan angka yang berbeda, dan lebih tinggi (misalnya laporan PEACE tahun 2007). Ada kemungkinan bahwa angka resmi ini merupakan estimasi rendah yang disengaja.

Berikut ini adalah pertumbuhan emisi pada periode 2000 – 2005 dari semua sektor seperti dilaporkan dalam Second National Communication, 2009.

Screen shot 2010-02-24 at 10.45.13 AM

Proyeksi Emisi pada 2020

Target SBY adalah penurunan 26- 41 persen dari apa yang akan terjadi dalam skenario “business as usual.” Skenario “business as usual” ini telah dikembangkan untuk semua sektor dan dilaporkan dalam Second National Communication. Emisi Indonesia dilaporkan sebesar 1,35 GT pada 2000, meningkat menjadi 1,76 pada 2005. Proyeksi pada 2020 adalah sebesar 2,95 GT. Grafik berikut memperlihatkan proyeksi ini hingga 2020.

Screen shot 2010-02-24 at 10.46.23 AM

Skenario Penurunan Emisi

Second National Communication (Kementerian Lingkungan Hidup 2009) memperlihatkan bahwa, pada beberapa kemungkinan skenario, Indonesia dapat menurunkan emisi hingga 31 – 48 persen dari emisi “business as usual” pada 2020. Dari 2.95 GT proyeksi emisi 2020, target 26 – 41 persen ini adalah penurunan emisi 2,18 GT – 1,76 GT hingga 2020, sebuah penurunan emisi sebesar 0,77 GT – 1,44 GT.

Screen shot 2010-02-24 at 10.49.57 AM

Analisis yang menarik mengenai kemungkinan penurunan emisi ini dilakukan oleh DNPI – McKinsey. Analisis ini memperlihatkan marginal cost curve dari setiap sektor. Dalam analisis ini, Indonesia memiliki potensi untuk menurunkan emisi dari 3,6 GT hingga menjadi 1,4 GT saja, potensi penurunan hingga 2,2 GT, pada tahun 2030. Marginal abatement cost-curve ini diperlihatkan dalam diagram di bawah ini.

Screen shot 2010-02-24 at 11.02.16 AM

Lebih dari 8o persen potensi penurunan emisi ini terdapat di sektor kehutanan dan lahan gambut. Tenaga listrik nomor dua. Di beberapa sektor, yaitu transport, bangunan, dan semen, biaya penurunan adalah negatif (artinya, ada benefit finansial yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan). Di sektor transportasi, benefit ini bahkan mencapai EUR 80 per ton. Biaya penurunan emisi di sektor kehutanan dan gambut juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar EUR 6 – 7, membuatnya menjadi sektor yang menarik untuk mitigasi.

Komitmen penurunan emisi 26 persen adalah komitmen unilateral. Berdasarkan itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk mengeluarkan biaya sebesar IDR 83,3 triliun (kira-kira EUR 7,8). Untuk mencapai 41 persen penurunan emisi, pemerintah membutuhkan tambahan IDR 168,3 triliun lagi (kira-kira EUR 15 miliar). Biaya penurunan emisi ini adalah 1,4 – 2,8 persen dari GDP Indonesia pada awalnya, dan berkurang hingga 0,7 – 1,5 persen pada 2020. Atas dasar ini, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 6 persen per tahun setelah 2014. (sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *